Tak Sesuai Takaran, Pemprov Kalteng Minta Konsumen Ukur Ulang Minyakita
Palangka Raya – Konsumen di Kalimantan Tengah (Kalteng) mengeluhkan takaran Minyakita yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya. Keluhan ini bermunculan setelah sejumlah warga merasa volume minyak goreng bersubsidi tersebut lebih sedikit dari yang tertera pada kemasan. Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng meminta masyarakat untuk melakukan pengukuran ulang dan tidak ragu mengajukan protes jika menemukan ketidaksesuaian.

Keluhan Masyarakat: Minyak Tidak Sesuai Takaran?
Dalam beberapa hari terakhir, berbagai laporan muncul terkait Minyakita yang diduga tidak memenuhi volume yang tercantum di kemasan. Beberapa konsumen mengaku sudah membandingkan isi Minyakita dengan merek minyak goreng lainnya, dan hasilnya menunjukkan adanya pengurangan takaran.
“Saya beli Minyakita kemasan 1 liter, tapi setelah saya tuang ke wadah ukur, isinya kurang dari 1 liter. Ini jelas merugikan kami sebagai konsumen,” ujar Siti, seorang ibu rumah tangga di Palangka Raya.
Tidak hanya satu atau dua orang, banyak pembeli di berbagai daerah di Kalteng juga menyuarakan hal serupa. Mereka mempertanyakan apakah ada kesalahan dalam produksi atau pengemasan, atau justru ini menjadi indikasi praktik curang yang perlu diselidiki lebih lanjut.

Pemprov Kalteng: Konsumen Berhak Mengukur dan Melaporkan
Menanggapi keluhan tersebut, Pemprov Kalteng melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) meminta konsumen untuk mengukur ulang minyak yang dibeli. Jika memang ditemukan volume yang tidak sesuai, masyarakat diminta segera mengajukan protes atau melapor ke otoritas terkait.
“Kami telah menerima laporan mengenai takaran Minyakita yang diduga kurang dari seharusnya. Konsumen memiliki hak untuk memastikan barang yang mereka beli sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” ujar Kepala Disperindag Kalteng dalam keterangannya.
Pemprov juga meminta distributor dan produsen Minyakita untuk memberikan penjelasan mengenai masalah ini serta memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Potensi Pelanggaran dan Tindakan yang Bisa Ditempuh
Jika memang terbukti ada ketidaksesuaian dalam takaran, maka produsen atau distributor bisa dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi perlindungan konsumen di Indonesia. Beberapa tindakan yang bisa ditempuh meliputi:

Pengujian Ulang Secara Massal – Pemerintah bisa melakukan pengujian terhadap berbagai sampel Minyakita yang beredar di pasaran.
Sanksi bagi Pelaku Usaha – Jika ditemukan praktik pengurangan takaran secara sengaja, produsen atau distributor dapat dikenakan denda atau tindakan hukum.
Kompensasi bagi Konsumen – Konsumen yang merasa dirugikan bisa menuntut kompensasi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap produk yang dipasarkan harus sesuai dengan standar yang ditentukan, baik dari segi takaran, kualitas, maupun harga. Jika ada indikasi penyimpangan, maka pihak berwenang dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Apa yang Harus Dilakukan Konsumen?
Bagi masyarakat yang merasa membeli Minyakita dengan takaran yang tidak sesuai, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

• Ukur ulang volume minyak dengan alat yang akurat sebelum digunakan.
• Ambil dokumentasi berupa foto atau video jika menemukan ketidaksesuaian takaran.
• Laporkan ke dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
• Hindari membeli produk dari toko atau distributor yang terbukti menjual barang tidak sesuai standar.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap bijak dalam membeli produk minyak goreng bersubsidi, terutama jika harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari pasaran.

Kesimpulan
Keluhan mengenai takaran Minyakita yang tidak sesuai kini menjadi perhatian Pemprov Kalteng. Pemerintah telah mempersilakan masyarakat untuk mengukur ulang dan melapor jika menemukan ketidaksesuaian. Jika terbukti ada pelanggaran, produsen atau distributor bisa dikenakan sanksi sesuai regulasi perlindungan konsumen.
Masyarakat diharapkan tetap waspada dan memastikan produk yang dibeli memenuhi standar takaran yang seharusnya, demi menghindari kerugian dalam jangka panjang.