Buku Sejarah Baru Bisa Abaikan Tragedi HAM

Pemerintah berencana menerbitkan buku sejarah resmi 10 jilid menjelang HUT 80 Indonesia. Namun, banyak lembaga dan sejarawan mengkritik langkah ini. Mereka khawatir bahwa tragedi HAM besar—seperti pembantaian 1965–1966 dan penculikan aktivis 1998—bisa diabaikan atau disingkat dalam narasi resmi tersebut .

Narasi “Indonesia-Sentris” yang Dipertanyakan

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut buku ini akan menyajikan narasi “Indonesia-sentris” yang memperkuat identitas nasional. Namun, kritik muncul dari sejarawan senior seperti Asvi Warman Adam, yang menyampaikan kekhawatiran bahwa buku tersebut bisa menjadi alat propaganda politik Reuters. Dia juga memperkirakan buku itu bisa memberi gambaran positif berlebihan terhadap tokoh seperti Suharto dan Prabowo.

Transparansi dan Proses Penyusunan

Fadli Zon menegaskan bahwa tim penulis terdiri dari sekitar 100 akademisi dan bahwa baik dirinya maupun Prabowo tidak akan memengaruhi isi editorial. Dia juga menegaskan bahwa peristiwa kelam—termasuk yang terjadi tahun 1998—akan tetap dimuat. Meski demikian, kritikus menuntut agar draf awal buku ini disosialisasikan secara terbuka untuk mengecek apakah narasi itu benar-benar seimbang.

Dampak pada Generasi Muda

Sejarawan dan aktivis berpendapat bahwa generasi muda perlu belajar sejarah secara utuh dan kritis. Tanpa ruang untuk diskusi terbuka, mereka cenderung menerima narasi tunggal. Sebaliknya, jika proyek ini transparan, buku tersebut bisa jadi media yang valid untuk mempelajari sejarah lokal dan nasional yang lebih luas dan objektif .

Kesimpulan

Rencana penerbitan buku sejarah resmi ini memicu perdebatan penting di seluruh indonesia. Masyarakat meminta proses yang inklusif dan terbuka agar sejarah bangsa tidak disederhanakan demi kebutuhan politik. Sejarah harus menjelaskan semua aspek, termasuk yang menyakitkan, agar menjadi pelajaran bagi masa depan bangsa.

Masyarakat ini sipil sekitar berharap pemerintah tidak hanya menjadikan buku ini sebagai proyek simbolik menjelang HUT RI ke-80, tetapi sebagai upaya nyata memperkuat pendidikan sejarah yang jujur dan benar . Dengan melibatkan publik, pemerintah bisa mencegah manipulasi sejarah dan menjaga integritas narasi bangsa indonesia.