Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Menjelang 80 Tahun Merdeka

Penulisan ulang sejarah Indonesia kini memicu perdebatan publik. Pemerintah berencana menerbitkan buku sejarah resmi dalam 10 jilid menjelang perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025. Tujuannya adalah memperkuat identitas nasional dengan narasi yang diusung secara “Indonesia-sentris”. Namun, banyak pihak menilai langkah ini perlu pengawasan ketat agar tak terjadi pengaburan sejarah.

Proyek Buku Resmi yang Direncanakan

Proyek buku sejarah ini digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan melibatkan sekitar 100 sejarawan dari berbagai institusi. Rencananya, buku tersebut dirilis sebelum Agustus 2025 sebagai bagian dari penyusunan ulang narasi kebangsaan. Pemerintah mengklaim bahwa buku ini akan menyajikan fakta yang kuat dengan pendekatan inklusif dan edukatif.

Kritik dari Akademisi dan Aktivis

Namun, kritik datang dari banyak kalangan. Para akademisi dan pegiat HAM menilai proyek ini dapat menjadi instrumen politik. Mereka menyebutnya mirip seperti proyek sejarah masa Orde Baru yang dinilai menghapus peristiwa penting, termasuk tragedi 1965 dan penghilangan paksa aktivis reformasi. Sejarawan juga mempertanyakan transparansi dan keikutsertaan publik dalam penyusunannya.

Pemerintah Tanggapi Kritikan

Pemerintah berusaha meredam kritik. Mereka menyatakan bahwa buku sejarah ini tidak hanya ditulis oleh pihak pemerintah, melainkan juga sejarawan independen. Meski demikian, sebagian publik masih ragu. Mereka khawatir proyek ini memiliki agenda politik terselubung yang dapat mempengaruhi ingatan kolektif generasi muda terhadap masa lalu.

Dampaknya bagi Sejarah dan Pendidikan

Jika proyek ini berjalan tanpa keterbukaan, maka pendidikan sejarah bisa kehilangan objektivitas. Guru sejarah juga bisa kesulitan menjelaskan peristiwa-peristiwa kontroversial secara kritis. Sementara itu, sebagian pihak berharap proyek ini menjadi momentum untuk memperkenalkan hasil riset sejarah baru, terutama yang selama ini belum terpublikasi secara luas.

Kesimpulan

Penulisan ulang sejarah Indonesia menjadi pertaruhan besar antara kebutuhan membentuk identitas nasional dan menjaga integritas sejarah. Supaya kredibel, proyek ini harus melibatkan publik, akademisi independen, serta membuka ruang diskusi terbuka. Tanpa itu, ada risiko sejarah dipakai kembali sebagai alat kekuasaan—bukan sebagai cermin bangsa.