​Pada 16 Maret 2025, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Beny Papa, menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, yang mengaitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Beny menilai tudingan tersebut sebagai bentuk provokasi dan penyebaran hoaks yang tidak berdasar. ​

Latar Belakang Tuduhan
Deddy Sitorus sebelumnya mengungkapkan bahwa pada 14 Desember 2024, terdapat utusan yang meminta Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP serta meminta PDIP tidak memecat Jokowi. Deddy juga menyebut ada sembilan kader PDIP yang menjadi target penyelidikan oleh pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ​

Respons PSI
Menanggapi hal tersebut, Beny Papa menegaskan bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto adalah murni masalah hukum terkait dugaan suap dan upaya menghalangi penyidikan. Menurutnya, mengaitkan Jokowi dalam kasus ini adalah tindakan yang tidak tepat dan salah alamat. ​
Beny juga menilai bahwa tindakan Deddy Sitorus dan beberapa kader PDIP lainnya yang terus menyerang Jokowi merupakan upaya murahan untuk memprovokasi dan meraih simpati publik dengan menyebarkan informasi yang tidak benar. Ia menyarankan agar Hasto fokus menghadapi kasus hukumnya dengan argumentasi yang sesuai, tanpa melibatkan pihak lain yang tidak terkait. ​

Pernyataan Jokowi
Menanggapi tuduhan tersebut, Presiden Jokowi membantah telah mengirim utusan ke PDIP untuk meminta agar dirinya tidak dipecat. Ia menantang PDIP untuk mengungkap siapa utusan yang dimaksud agar semuanya menjadi jelas. Jokowi juga menekankan bahwa selama ini dirinya memilih diam meskipun sering difitnah dan dicela, namun kesabarannya memiliki batas. ​

Tanggapan Relawan Jokowi
Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, menilai pernyataan Deddy Sitorus sebagai kebohongan. Ia menegaskan bahwa jika Deddy tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka harus siap menghadapi konsekuensi hukum. Immanuel juga menyoroti bahwa Jokowi sering difitnah dan dihujat, namun tetap bersabar. Namun, kesabaran tersebut ada batasnya, dan tuduhan tanpa bukti dapat berujung pada tindakan hukum terhadap pihak yang menyebarkannya. ​

Kesimpulan
Situasi ini mencerminkan ketegangan internal antara PDIP dan Presiden Jokowi terkait kasus hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto. Pernyataan tanpa bukti yang jelas dapat menimbulkan fitnah dan merusak reputasi pihak yang tidak terkait. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta fokus pada proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.​