Koalisi Sipil Protes Rapat RUU TNI di Hotel Mewah, Situasi Memanas

Jakarta, 16 Maret 2025 – Suasana panas terjadi saat kelompok koalisi sipil menggelar aksi protes terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang digelar di sebuah hotel mewah. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat mengecam keputusan tersebut, menilai forum tertutup ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Aksi protes ini semakin memanas ketika beberapa perwakilan koalisi sipil mencoba memasuki ruang rapat untuk menuntut kejelasan terkait agenda pertemuan. Namun, petugas keamanan langsung menghadang mereka, memicu ketegangan antara massa dan pihak penyelenggara.

Alasan Penolakan Rapat RUU TNI di Hotel Mewah

Menurut koalisi sipil, pembahasan aturan militer yang berdampak luas pada tata kelola pertahanan negara seharusnya dilakukan secara terbuka, bukan dalam pertemuan tertutup di tempat eksklusif. Beberapa alasan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut antara lain:

1. Kurangnya Transparansi – Pembahasan RUU TNI dinilai tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai, meskipun memiliki dampak besar terhadap sistem keamanan nasional.
2. Dugaan Konflik Kepentingan – Lokasi pertemuan yang mewah memunculkan spekulasi mengenai kepentingan tersembunyi dalam proses perumusan kebijakan.
3. Minimnya Partisipasi Masyarakat – Forum diskusi yang tertutup mengabaikan aspirasi publik dan mempersempit ruang demokrasi dalam pengambilan keputusan.

Tuntutan Koalisi Sipil

Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:

• Meminta pembahasan RUU TNI dilakukan secara terbuka di forum publik, bukan di ruang tertutup.
• Menuntut adanya keterlibatan akademisi, masyarakat sipil, serta organisasi HAM dalam diskusi perumusan kebijakan pertahanan.
• Mendesak DPR dan pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait urgensi revisi RUU TNI serta dampaknya terhadap demokrasi dan supremasi sipil.

Respons Pemerintah dan DPR

Hingga saat ini, perwakilan pemerintah maupun DPR belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi protes tersebut. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa pembahasan RUU TNI tetap berlanjut dengan skema yang sudah ditetapkan.

Beberapa anggota parlemen menyatakan bahwa forum di hotel mewah tersebut bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan selama diskusi berlangsung. Namun, alasan ini tidak diterima oleh para aktivis yang menilai bahwa keterbukaan lebih penting daripada eksklusivitas lokasi.

Implikasi Terhadap Demokrasi dan Reformasi Militer

RUU TNI menjadi salah satu isu krusial dalam reformasi sektor pertahanan Indonesia. Sejumlah kalangan khawatir bahwa revisi undang-undang ini bisa mengubah keseimbangan antara kekuatan militer dan sipil dalam sistem pemerintahan.

Beberapa pakar menyebutkan bahwa proses legislasi yang minim transparansi dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap kebijakan negara. Jika aspirasi masyarakat tidak diakomodasi, bukan tidak mungkin gelombang protes yang lebih besar akan muncul dalam waktu dekat.

Kesimpulan

Aksi protes terhadap pembahasan RUU TNI di hotel mewah menandai kekhawatiran masyarakat sipil terhadap kebijakan pertahanan yang dianggap tidak transparan. Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, pemerintah dan DPR diharapkan membuka ruang dialog yang lebih luas demi menjaga kepercayaan publik serta prinsip demokrasi.

Seiring dengan berkembangnya dinamika politik dan keamanan nasional, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pertahanan menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.