Anggota DPR RI Dedi Mulyadi kembali mengkritik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perhutani terkait pengelolaan lahan di Indonesia. Ia menilai bahwa kedua institusi tersebut hanya menikmati hasil, sementara masyarakat dan pemerintah daerah harus menangani berbagai masalah yang timbul di lapangan.
Pernyataan tajam ini dilontarkan Dedi setelah melihat berbagai persoalan terkait lahan perkebunan dan hutan negara, yang sering kali berdampak pada masyarakat sekitar.

Dedi Mulyadi: PTPN dan Perhutani Harus Bertanggung Jawab!
Dedi Mulyadi menyoroti peran PTPN dan Perhutani dalam pengelolaan lahan yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya keuntungan bisnis. Menurutnya, perusahaan-perusahaan negara ini sering kali mendapatkan keuntungan besar dari pemanfaatan lahan, tetapi ketika muncul masalah seperti konflik lahan atau perusakan lingkungan, masyarakat yang harus menanggung akibatnya.
“Kami sibuk menangani persoalan masyarakat, tapi kalian sibuk menikmati hasilnya. Ini bukan sistem yang adil!” tegas Dedi dalam pernyataannya.

Masalah Pengelolaan Lahan: Konflik dan Kerusakan Lingkungan
Beberapa permasalahan utama yang disoroti Dedi Mulyadi terkait dengan pengelolaan lahan oleh PTPN dan Perhutani antara lain:

Konflik Agraria dengan Masyarakat

• anyak petani kecil yang merasa dirugikan karena lahan yang mereka tempati secara turun-temurun tiba-tiba diklaim sebagai milik PTPN atau Perhutani.
• Masyarakat kerap mengalami penggusuran tanpa solusi yang jelas, sehingga memicu ketegangan sosial.
  

Eksploitasi Sumber Daya Tanpa Pemulihan Lingkungan

• Lahan hutan yang dikelola sering mengalami eksploitasi berlebihan, menyebabkan degradasi lingkungan.
• Kerusakan ekosistem ini berdampak langsung pada masyarakat yang bergantung pada hasil hutan untuk mata pencaharian mereka.
  

Minimnya Kontribusi untuk Pembangunan Daerah

• Meskipun mendapatkan keuntungan besar dari lahan negara, PTPN dan Perhutani dinilai kurang berkontribusi terhadap pembangunan di daerah sekitar operasional mereka.
• Infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sekitar masih jauh dari ideal, padahal mereka tinggal di kawasan yang menghasilkan keuntungan bagi BUMN tersebut.
  

Dedi Mulyadi Minta Reformasi Sistem Pengelolaan Lahan
Sebagai langkah perbaikan, Dedi Mulyadi mendesak adanya reformasi dalam sistem pengelolaan lahan oleh PTPN dan Perhutani. Ia menegaskan bahwa pengelolaan hutan dan perkebunan negara harus berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepentingan bisnis semata.

Kesimpulan

Pernyataan Dedi Mulyadi terhadap PTPN dan Perhutani mencerminkan keprihatinan terhadap ketimpangan dalam pengelolaan lahan di Indonesia. Ia meminta agar kedua lembaga ini tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan yang terdampak.
Dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai masalah agraria dan ekologi, diharapkan reformasi pengelolaan lahan oleh BUMN seperti PTPN dan Perhutani dapat segera dilakukan demi keadilan dan kesejahteraan bersama.